iklan

loading...

Peniadaan Pidana

-
Peniandaan pidana adalah alasan-alasan atau keadaan-keadaan khusus yang memungkinkan seseorang tidak dapat di pidana, sebagaimana putusan hakim (vonis). Adanya alasan-alasan peniadaan pidana maka seseorang tidak dapat dipidana yang mana hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.
Mengenai  peniadaan pidana dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:
Sumber : https://pixabay.com/en/handcuffs-cuffs-arrest-law-308897/

a.  Peniadaan pidana menurut udang-undang

Peniadaan menurut undang-undang dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu:
1. Atas dasar alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden), yang merupakan suatu perbuatan seseorang yang telah terbukti, yang bersifat melawan hukum, namun berhubung hapusnya kesalahan pada diri pelaku tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat diterapka.
  • Yang termasuk atas dasar alasan pemaaf yaitu:
  • Daya paksa (pasal 48 KUHP).
  • Pembelaan Terpakasa (pasal 49 ayat (1) KUHP).
  • Menjalankan peraturan perundang-undangan (pasal 50 KUHP).
  • Menjalankan  perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat (1) KUHP)

  2. Atas alasan pembenar

Alasan pembenar tidak dipidananya pelaku tindak pidana karena pelaky tindakpidana kehilangan sifat melawan hukum, walau pun sudah memenuhi unsur tindak pidana.
Yang termasuk atas dasar alasan pembenar adalah
  • Tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP).
  • Pembelaan terpaksa melampaui batas (pasal 49 ayat (2) KUHP.
  • Menjalankan jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat (1) KUHP.
Selain peniadaan pidana yang telah dikelompokan diatas, menurut Dr. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana” bahwa peniadaan pidana menurut undang-undang dibagi menjadi dua kelompok bagian umum dan bagian khusus.
Dalam bagian umum mengenai peniadaan hukum pidana menurut undang-undang merupakan atas alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sedangkan dalam bagian khusus yaitu tercantum di dalam pasal 310 (3) KUHP, pasal 166 KUHP untuk delik 164 KUHP, 165 KUHP dan pasasl 211 ayat (2) KUHP

b.  Peniadaan pidana diluar undang-undang

Peniadaan pidana yang dimaksud adalah peniadaan pidana yang tidak diatur didalam undang-udang atau tidak tertulis. Peniadaan pidana diluar undang-undang dapat dibedakan menajadi:
  • Tiada pidana tanpa kesalahan, yang merupakan kesalahan tersebut tidak ada pada pelaku sehingga tidak dapat dipidana
  • Tidak melawan hukum secara materil, yang merupakan ketiadaan unsur melawan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum , bukan tidak bertentang ngan dengan undang-undang.





Referensi:
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana. 147-149.

Budi Nursraha, “Kebijakan Formulasi Penghapusan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Tesis Megister Hukum”, Program Megister Ilmu Hukum Univeritas Dipenogoro Semarang, 2004, 

Comments

Post a Comment

Iklan

loading...

Popular posts from this blog

Contoh Surat Penawaran Jasa Hukum Sederhana

-
Image
Sumber : https://pixabay.com/en/business-sale-person-technology-742611/ Jakarta,  ....  September 20 20 Nomor            :  ....................... Perihal           : Penawaran Jasa Hukum Lampiran       : ................... Kepada Yth, PT. (................) UP. Bapak ................ Di Jakarta Dengan hormat, Sesuai dengan pembicaraan kita pada hari ini tanggal 8 September 2020, bahwa ibu membutuhkan Jasa Hukum bagi kepentingan Bapak... untuk kepentingan perusahaan terkait dengan masalah ketenagakerjaan, maka perkenankanlah kami  “(Kantor Hukum Anda)”   yang beralamat di (Alamat Kantor Hukum Anda), menyampaikan Jasa Konsultan Hukum kepada Bapak...........(“Klien”) dengan ketentuan sebagai berikut  :   1.      Pendahuluan Seluruh ketentuan didalam proposal ini apabila disetujui akan diatur lebih lanjut didalam Perjanjian Jasa Hukum antara Bapak ........dengan pihak kami. Perjanjian Jasa Hukum tersebut akan dipersiapkan lebih lanjut oleh pihak k
Read more

Draft Perjanjian Perdamaian atas Kehilangan Sepeda Motor

-
PERJANJIAN PERDAMAIAN             Pada hari ini, Sabtu, tanggal enam belas, bulan April, tahun dua ribu enam belas (16-04-2016), bertempat di Indralaya, telah diadakan perjanjian oleh dan antara: Nama              : Alamat            : NIK                  : Untuk selanjutnya disebut sebagai  PIHAK I . Nama              : Alamat            : NIK                  : Untuk selanjutnya disebut sebagai  PIHAK II Para pihak menerangkan terlebih dahulu : -       Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016, Pihak II telah meminjam sepeda motor milik Pihak I dengan spesifiksi sebagai berikut: Nomor Polisi  : Atas Nama      : Nomor STNK : Nomor BPKB : Nomor Rangka          : Nomor mesin : Warna                        : Jenis Kendaraan        : Selama pemakaian oleh Pihak II, sepeda motor tersebut hilang. -            Bahwa kehilangan atas sepeda motor tersebut, Pihak I dan Pihak II telah melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke pihak kepolisian pada
Read more

Perbandingan Hukum Pidana : Asas Legalitas di dalam KUHP Korea

-
Image
Asas legalitas dalam KUHP Korea yang dirumuska dalam Pasal 1 sub judul  Criminality and Punisment  yang terdiri dari tiga ayat sebagai berikut. what constitutes a craime and what punisment is to be imposed threfor, shall be determined in accordance wiht the law in force at the time of commission, (apa yang merupaka kejahatan dan pidana apa yang diancam untuk itu, akan ditentukan menurut UU yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan) Sumber : https://pixabay.com/en/seoul-korea-police-line-riot-police-946839/   Where statute is changed after a crime has beeb committed with the effect the conduct no longer constitutes a crime or that punishment imposed it is less severe that provided for by the old ststute, thenew statute shall beapplied. (apabila suatu UU berubah stelah suatu kejahatan dilakukan dengan akibat perbuatan itu tidak lagi merupakan suatu kejahatan atau pidana yang diancam menjadi lebih ringan dari pada yang ditetapkan oleh UU lama,maka UU baruakan di tetapkan)
Read more